BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang.

Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil berjumlah lebih dari 17 ribu pulau, dengan bentangan luas wilayah laut mencapai 3.257.483 km2. Konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan terbuka, dan berada pada jalur pelintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis. Perairan RI juga menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kontrasnya pemanfaatan laut dapat dilihat dari fakta di mana laut bagi Pemerintah dimaknai sebagai sarana penghubung, media pemersatu dan jalur perekonomian yang efektif. Di sisi lain, para pelaku kejahatan, salah satunya kejahatan Narkoba, berupaya menggunakan laut sebagai media penyelundupan.
Bahkan pemerintah telah mengkatagorikan Narkoba sebagai extraordinary crime sekaligus sebagai transnational crime, dengan alasan/ pertimbangan bahwa dampak yang ditimbulkan sangat luas, multi dimensi serta berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Narkoba juga dapat menjadi sumber pendanaan “kejahatan lainnya” seperti terorisme.
Keuntungan perdagangan Narkoba sangat besar, sehingga pelaku dapat membangun system jaringan serta organisasi yang terstruktur dengan baik hingga menyebabkan upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah khususnya aparat penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menghadapi kejahatan ini. Sebagai contoh Pemerintah Meksiko dengan menggunakan AL Meksiko dan satuan Marinir-nya dalam memerangi cartel Narkoba yang memang memiliki milisi bersenjata.
Untuk menghadapi ancaman penyelundupan Narkoba melalui laut khususnya ZEE Indonesia, maka diperlukan pengendalian laut sebagai bentuk upaya preventif dalam menjaga keamanan. Penyeludupan melalui pesawat udara sudah banyak yang terungkap. Sementara itu, penyeludupan melalui laut (kapal laut) masih sangat sulit untuk dilakukan. Kepala BNN provinsi Sumatera Barat Brigjen Pol Syamsul Bachri menyebutkan penyelundupan Narkotika dan obat atau bahan berbahaya Narkoba: “85% melalui jalur laut”. Berdasarkan data dari BNN dalam kurun waktu 3 tahun pemakai Narkoba meningkat 300%, sedangkan dalam jurnal data BNN tahun 2008 jumlah kasus kejahatan Narkoba pada periode berjalan dalam 4 tahun terakhir (2005-2008) tercatat angka peningkatan rata-rata 22,3% pertahun, data penyelundupan Narkoba berjenis sabu seberat 1,8 ton telah terjadi di wilayah perairan batam, kepulauan riau, hari Selasa 20 Februari 2018.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bagi negara-negara diseluruh dunia yang memiliki laut dan khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dipastikan memiliki konsekuensi logis untuk menata dan mengendalikan lautnya sesuai hukum laut nasional maupun internasional. Maka semua kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia pasti terlebih dahulu memasuki laut ZEEI. Para penyelundup Narkoba memanfaatkan laut untuk membawa Narkoba dalam kapasitas besar, dilakukan secara terorganisir dan subyeknya melibatkan warga negara asing.
Efektivitas operasi penegakan pelanggaran Narkoba di ZEE di samping menuntut ketersediaan personel, Alutsista yang handal, juga membutuhkan legalitas formal “hukum”, baik hukum nasional maupun internasional. Namun beberapa peraturan perundang-undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan belum mengatur secara tegas tentang penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan Narkoba di ZEEI. Undang-undang yang ada saat ini masih sangat minim dan masih terkesan membatasi, belum mengatur secara tegas tentang batasan kewenangan Negara untuk menindak kapal-kapal asing yang melakukan kejahatan transnasional di ZEEI.
2.Perumusan Masalah.

Indonesia telah dinyatakan dalam status darurat Narkoba oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dalam sambutan pembukaan Rakornas pemberantasan Narkoba di gedung Bidakara. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa perdagangan Narkoba di Indonesia tetap berada dalam posisi tinggi. Sementara itu, sebagian besar perairan laut yang mengelilingi RI cenderung terbuka; jarak ke negara tetangga tidak jauh bahkan relatif cukup dekat dengan Golden Triangle dan Golden Crescent, dua daerah penghasil Narkoba terbesar dunia; menjadikan perairan Indonesia menjadi media yang ideal untuk dimanfaatkan menjadi media penyelundupan Narkoba. Mengacu kepada hal-hal tersebut diatas, maka perumusan masalah pada penulisan Taskap ini adalah “Bagaimana penguatan kewenangan penanganan penyelundupan Narkoba guna mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka arus masuk Narkoba akan tetap tinggi dan penggunaannya yang semakin meluas terutama di kalangan generasi muda yang menerima tongkat estafet pembangunan nasional di masa depan, akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ketahanan nasional RI secara keseluruhan.
3.Maksud dan Tujuan.

a.Maksud.
Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang bagaimana penguatan kewenangan penanganan penyeludupan Narkoba guna mengamankan ZEEI.

b.Tujuan.
Tujuan penulisan Taskap adalah untuk memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penguatan kewenangan penanganan penyelundupan Narkoba guna mengamankan ZEEI.

4.Ruang Lingkup dan Sistimatika.

a.Ruang Lingkup.

Fokus bahasan penulisan Taskap ini dibatasi pada upaya-upaya dalam penguatan kewenangan TNI AL dalam penanganan penyelundupan Narkoba.
b.Sistimatika.

Untuk mempermudah penulisan Taskap ini dan untuk memberikan visualisasi secara utuh dan menyeluruh, maka penulis menguraikan dengan sistematika sebagai berikut :
1)BAB I:PENDAHULUAN. Menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Sistimatika, Metode dan Pendekatan, serta penutup. seluruhnya merupakan kerangka pemikiran yang menjadi landasan pelaksanaan pengkajian dan penulisan.

2)BAB II:LANDASAN PEMIKIRAN. Berisikan umum, Peraturan Perundang-undangan Kerangka Teoritis dan Hasil Analisis. perlunya pemikiran tentang permasalahan dihadapkan dengan aturan dan teori yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta hasil analisa untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.
3)BAB III:FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH. Bab ini membahas Lingkungan Global, Regional dan Nasional dan pengaruhnya terhadap permasalahan yang dibahas serta hasil analisisnya.
4)BAB IV:PENGUATAN KEWENANGAN PENA-NGANAN PENYELUDUPAN NARKOBA. Bab ini membahas serta menganalisa terkait penguatan kewenangan TNI AL dalam penanganan penyeludupan Narkoba.
5)BAB V:MENGAMANKAN ZEEI. Bab ini membahas tentang mengamankan ZEEI dari tindak pidana penyeludupan Narkoba yang mempengaruhi Keamanan Nasional dan Kewaspadaan Nasional dalam bentuk analisis normatif.
6)BAB VI:PENUTUP. Sebagai penutup, bab ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi tentang perlunya peningkatan kewenangan TNI AL terhadap penanganan penyeludupan narkotika di ZEEI.

5.Metode dan Pendekatan.

Adapun penulisan Taskap ini dengan menggunakan metode dan pendekatan diskripsi analitik, komprehensif integral serta menggunakan pisau analisis Ketahanan Nasional dan kewaspadaan nasional, serta studi kepustakaan.

6.Pengertian.a.Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu
atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektIvitas organisasi.

b.Penanganan. Berarti proses, cara, perbuatan menangani,
penggarapan.

c.Penyelundupan. Tindak Pidana Penyeludupan. Istilah “penyeludupan”, “menyeludup” sebenarnya bukanlah istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

d.Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang menurut BNN RI adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) sertadapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
7.Umum.Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu pencetus lahirnya konvensi hukum laut yang dituangkan dalam United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (Unclos 1982) yang telah berlaku sebagai sebagai hukum positif secara internasional sejak tanggal 16 November 1994, telah melahirkan pengakuan prinsip negara kepulauan (Archipelagic satate Principle), termasuk pemberian kewenangan kepada kapal perang untuk melakukan penegakkan keamanan. Dan merupakan wujud kepedulian negara untuk menata potensi wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah yurisdiksinya dari tingginya aktivitas penggunaan di dan lewat laut yang sangat mempengaruhi hal-hal terkait dengan perekonomian, politik dan pertahanan keamanan negara baik secara nasional maupun internasional. Agar penanganan penyeludupan Narkoba dan obat-obatan terlarang di perairan ZEEI dapat berjalan dengan baik dan optimal maka dibutuhkan penguatan pada aspek legalitas bagi aparat penegak hukum di laut, dalam hal ini bagi TNI AL terhadap para pengguna laut di ZEEI khususnya terhadap kapal-kapal berbendera asing.
8.Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara secara yuridis merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga sangat relevan untuk dijadikan sebagai bahan menyusun peraturan perundang undangan, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian secara garis besar dapat di uraikan sebagai berikut:
a.Pancasila sebagai Landasan Idiil.

Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, tenggang rasa, kebersamaan dan saling membutuhkan merupakan sumber perekat dan tuntunan bagi semua para penyelenggara negara. Tidak ada kata lain selain pemerintah berkomitmen untuk senantiasa memerangi serta memberantas tindak pidana penyeludupan narkoba, karena sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, integritas, kredibilitas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.UUD Negara RI tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional.

UUD 1945 yang telah diamandemen merupakan hukum dasar yang berisi norma-norma dasar tertulis, sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Sesuai BAB IX A pasal 25 A menyebutkan dengan tegas bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut di ZEEI harus disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di wilayah ZEEI.

c.Ketahanan Nasional sebagai landasan Konsepsional.
Ketahanan nasional (Tannas) merupakan konsep implementasi strategi nasional dan ketahanan suatu bangsa yang menyeluruh, komprehensif integral tentang kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai gatra kehidupannya. Tannas merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi atau mengatasi, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Ketahanan nasional memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana negara mengendalikan laut khususnya di ZEEI.

d.Peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Yuridis.
Secara yuridis mengenai hak-hak negara telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 yaitu:
1).Undang-Undang RI Nomer 5 Tahun 1983 Tentang
ZEEI. Undang-undang ini intinya hanya mengatur di mana RI sebagai negara pantai, memiliki hak berdaulat (sovereignty right) terhadap 3 (tiga) hal yaitu Explorasi, Exploitasi dan Pengelolaan sumber daya alam hayati. Khusus berkaitan pengelolaan sumber daya alam hayati, dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 110 huruf b Undang-undang nomer 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomer 31 tahun 2004 tentang perikanan. Selanjutnya untuk hak-hak berdaulat Indonesia, pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEEI ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan.Pasal 14 ayat 1 tentang ZEEI, menyebutkan Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam Pasal 55 dinyatakan bahwa ZEE merupakan suatu area kawasan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE merupakan zona laut yang berada di luar laut teritorial di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak–hak dan yurisdiksi–yurisdiksi tertentu.

2)Undang-Undang RI nomer 22 tahun 1997 tentang narkotika. yang telah dicabut, sedangkan pengaturan tindak pidana narkotika dalam penulisan ini menggunakan Undang – Undang Narkotika yang terbaru baru yaitu Undang-Undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang “Narkotika” yang di dalamnya juga belum mengatur penanganan tentang penyeludupan narkotika di dan lewat laut ZEEI.

3)Undang-undang nomer 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang TNI menegaskan bahwa Angkatan Laut bertugas:
a)Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

b)Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

c)Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
d)Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan danpengembangan kekuatan matra laut.

e).Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

4)Undang-Undang RI Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomer 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya Pasal 102 menjelaskan bahwa undang-undang Kepabeanan hanya dapat diberlakukan apabila kapal-kapal berbendera asing melakukan pelayaran di wilayah kepabeanan Indonesia, sedangkan ZEE bukan merupakan wilayah kepabeanan.

5)Undang-undang RI Nomer 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur tentang penggunaan laut secara keseluruhan diantaranya mengenai kebebasan pelayaran dan tata cara bernavigasi. Sebagaimana disebutkan pada pasal 282 Undang-Undang Pelayaran bahwa selain penyidik Polri, TNI AL sebagai penyidik.

7)Undang-Undang nomer 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (20) Tentang Tindak Pidana Narkotika menyebutkan tentang kejahatan narkotika sebagai kejahatan secara terorganisir, yang dijelaskan sebagai berikut Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika”.

9.Kerangka Teoritis.
a.Teori Kedaulatan Negara.

Kedaulatan atau dalam bahasa asingnya souveraignity bermakna kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang di dalam negara tersebut tidak dihinggapi adanya kekuasaan lain. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakan atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang–undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian, dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.Menurut Mahendra Putra Kurnia, pada dasarnya kedaulatan mempunyai empat sifat dasar, yaitu: permanen, yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri; asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; bulat, tidak dapat dibagi–bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu–satunya tertinggi dalam negara; dan, tak terbatas, yang berarti kedaulatan ini tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

b.Teori Kewenangan Negara.

Istilah teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan dan konsep teori tentang kewenangan adalah “keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik” sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau aturan yang lebih rendah tingkatannya sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau pertalian berkaitan dengan hukum dan hubungan hukumnya adalah bersifat publik dan privat.

c.Teori tentang Pengembangan Kapasitas atau capacity building.

Para ahli memiliki perbedaan dalam medefinisikan capacity building. Penyebab ketidaksamaan itu adalah bahwa capacity building merupakan kajian yang multi dimensi dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Secara umum konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. Capacity building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen bahwa Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali.
Tujuan utama capacity building menurut Daniel Rickett sebagai dikutip oleh Hardjanto adalah untuk memampukan organisasi tumbuh lebih kuat dalam menggapai tujuan dan misinya.

Milen juga menjelaskan pengembangan kapasitas kelembagaan di mana menurutnya pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber dayapengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Menurut Riyadi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

10.Hasil Analisis.

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas maka dapat diambil hasil analisis sebagai berikut:
a.Pancasila sebagai Landasan idiil dan idiologi negara merupakan alat yang masih sangat relevan hingga kini sebagai alat perekat bagi bangsa Indonesia.

b.UUD NRI Tahun 1945 yang telah di amandemen merupakanhukum dasar yang berisi norma-norma dasar tertulis, sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara, Sehingga peranan pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat besar untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan salah satu upayanya adalah dengan menghindarkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Dengan demikian kewajiban negara dalam membuat “aturan/regulasi” haruslah tegas tentang penggunaan dan pengendalian laut agar tidak dijadikan sebagai area atau sarana penyeludupan di dan lewat laut ZEEI khususnya. Salah satu upayanya yaitu dengan konsep Ketahanan Nasional sebagai landasan Konsepsional yang dinamis berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi atau mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) serta ketegasan negara dalam mengendalikan laut di ZEEI dari tindak pidana penyeludupan Narkoba.

c.Mengenai hak-hak negara secara yuridis juga telah diatur sedemikian rupa dan perlu adanya perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan negara yaitu terkait dengan teori negara yang dijadikan dasar pelaksanaannya seperti “teori kedaulatan, teori kewenangan dan teori pengembangan kapasitas”. sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal penanganan penyeludupan Narkoba dan dihadapkan dengan kewenangan yang dimiliki TNI AL, maka perlu adanya penguatan kewenangan TNI AL, yang memang sudah memiliki kemampuan, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan mumpuni untuk dapat hadir di ZEEI.

BAB IIIFAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIS
YANG BERPENGARUH
11.Umum.

Pengaruh dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dewasa ini tidak saja menawarkan peluang, namun juga tantangan dan kendala yang perlu diperhitungkan dengan seksama. Sebab bila tidak dicermati akan berakibat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah di bidang Telekomunikasi, Transportasi dan Travel/Tourisme atau yang disebut Triple “T” Revolution. Hal ini membawa manusia ke dalam sebuah dunia yang seakan tanpa batas (borderless world). Pengaruh Triple “T” Revolution telah membuat lalu lintas orang, barang, jasa serta informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Namun demikian, kemajuan itu juga dapat dimanfaatkan untuk kejahatan lintas Negara. Salah satunya adalah drug trafficking.
Kejahatan perdagangan Narkoba terjadi di seluruh dunia karena mendatangkan profit yang besar. Besarnya permintaan sebagaimana, konsep supply and demand, menyebabkan harga Narkoba menjadi sangat mahal. Besarnya profit yang diperoleh dari transaksi Narkoba diyakini juga mendorong State Actor untuk ikut menjadi pemain guna membiayai kegiatan yang bersifat clandestine maupun untuk membiayai rejim yang korup. Sebagai contoh, beberapa laporan yang ditulis oleh peneliti menunjukan indikasi keterlibatan Korea Utara dalam perdagangan Narkoba, seperti Larry Wortzel dari lembaga think tank AS, Heritage. Yong-an Zhang dari Brooking Institute juga menulis artikel tentang sepak terjang rejim Pyongyang dalam Narkoba. Bukan hanya Korea Utara, negara-negara besarpun dituduh terlibat dalam perdagangan Narkoba untuk kepentingan intelijennya. Peter Scott dan Jonathan Marshall menulis tentang operasi intelijen yang dilakukan CIA di Amerika Selatan yang juga mencakup kegiatan transaksi Narkoba.
Jumlah pengguna Narkoba meningkat sebagaimana disampaikan oleh Komjen Budi Waseso, Kepala BNN RI. Sehingga perhatian pemerintah baru-baru ini terfokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh adanya metamfetamin dan zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS).
12.Faktor-faktor yang berpengaruh.

Hubungan interaksi antar negara atau dunia internasional, bergerak, berkembang secara dinamis bahkan cenderung cepat seperti tanpa batas, perkembangan lingkungan strategis yang dimaksud meliputi global, regional maupun nasional yang berdampak pada dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, maka perlu terus dimonitor, diantisipasi dievaluasi dan dicarikan solusinya demi menjaga, memelihara dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lingkungan Global.

Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa bahkan telah diwarnai oleh berbagai kejahatan yang berkembang serta menimbulkan dampak pada perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat yang dahulu cenderung religius, mempunyai kohesi sosial yang sangat kuat, sekarang berubah menjadi masyarakat yang cenderung sekuler, materialistis, individualistik dan konsumeristik. Modal sosial yang menjadi modal utama bagi ketahanan suatu bangsa menjadi semakin menipis seiring dengan perubahan tata nilai masyarakat sebagai akibat globalisasi. Di sisi lain memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi globalisasi juga dapat mendatangkan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh globalisasi dengan jargon global: demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Lingkungan hidup, Trans National Crime dan supremasi hukum, secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat guna pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Kondisi ini mempengaruhi perubahan aspek kehidupan dalam hal partisipasi, supervisi, transparansi publik, akuntabilitas publik, dan penegakan hukum. Dengan adanya berbagai kejahatan global seperti maraknya peredaran dan perdagangan Narkoba, tanpa filter kesadaran hukum masyarakat yang tinggi justru melemahkan ketahanan nasional.

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, masyarakat dan individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas. Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru yang juga muncul antar lintas negara yang dikenal dengan kejahatan transnasional (transnational crime). Salah satu wujud kejahatan transnasional menyangkut masa depan generasi muda bangsa adalah kejahatan penyalahgunaan Narkoba. Peredaran Narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Wilayah Asia Tenggara juga dipergunakan sebagai jalur perdagangan Narkoba ke tingkat internasional. Sebanyak 49% dari peredaran Narkoba dunia saat ini diserap oleh pasar Asia Tenggara yang diperoleh dari negara-negara pemasok seperti Malaysia, Cina, India, Iran, dan Belanda.

Drugs trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang diseluruh dunia, faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawalan kelembagaan pemerintah menjadi faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan dikawasan Global sangat mudah berkembang.
Kantor PBB urusan Narkoba dan kejahatan yang disebut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah sebuah kantor kantor PBB yang dibentuk tahun 1997 sepenuhnya terlibat dalam memperkuat tanggapan, bekerja erat dengan mitra PBB dan sejalan dengan konvensi kontrol obat-obatan internasional. Isu strategis terkini tentang kepedulian bangsa-bangsa didunia untuk memerangi penyeludupan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. dimana jalur laut dimanfaatkan sebagai media terpopuler untuk membawa narkoba berkapasitas besar, sehingga hal ini memungkinkan terganggunya stabilitas keamanan.

b.Lingkungan Regional.

Kawasan Asia Tenggara secara geografis bersinggungan langsung dengan kawasan penghasil dan pemasok obat-obatan terlarang terbesar di dunia berbahan opium mencakup Myanmar, Laos dan Thailand yang dikenal dengan sebutan “Segitiga Emas”. Kawasan ini juga relatif dekat dengan wilayah “Bulan Sabit Emas” atau “Golden Crescent” (Afganistan-Pakistan-Iran) yang juga merupakan produsen signifikan Narkoba secara global.
Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara juga relatif berdekatan dan sebagian besar merupakan negara-negara berkembang dengan kemampuan pengawasan yang terbatas. Di sisi lain, negara-negara di kawasan ini juga memiliki populasi yang relatif sangat besar, seperti RRC, India, Indonesia, Pakistan dan lain-lain. Hal ini menjadikan kawasan ini menjadi sangat rentan terhadap perdagangan Narkoba internasional.

c.Lingkungan Nasional.
Gatra Geografi.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang telah diakui oleh masyarakat internasional, dimana memiliki 17.504 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menetapkan wawasan Nusantara yang antara lain memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Posisi bangsa Indonesia sangat strategis karena terletak diantara dua (2) samudra dan dua (2) benua serta dilintasi oleh jalur perdagangan dunia yang sangat ramai, hal ini mengandung pengertian bahwa betapa luas laut wilayah Indonesia. Serta mengandung konsekuensi logis lainnya yaitu harus dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kondisi tersebut guna mencapai kepentingan Nasionalnya, sehingga diperlukan hadirnya aparat penegak hukum berkewenangan kuat yang sangat mumpuni dalam rangka menjaga wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia.

Gatra Demografi.

Penduduk Indonesia saat ini jumlahnya adalah sekitar (± 250 juta jiwa pada tahun 2010). Dan merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, setelah Cina, India, Amerika serikat. Jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kesejahteraan yang relatif masih rendah, menyebabkan kualitas sumberdaya manusia yang ada relatif rendah. Hal ini menyebabkan kerawanan dimana masyarakat akan mudah diprovokasi oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk melakukan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan data yang dikeluarkan UNODC, pada tahun 2011, diperkirakan jumlah pengguna Narkoba di Indonesia ada sebanyak 3,7 sampai 4,7 juta pengguna, atau 2,2% dari jumlah populasi berusia 10 sampai 59 tahun.
Gatra Ekonomi.

Padatnya populasi penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian rakyat yang tidak merata. Sehingga peluang terjadinya kejahatan makin tinggi seiring dengan kebutuhan hidup penduduk itu sendiri, padahal disatu sisi secara umum, capaian Indonesia di bidang ekonomi dikatakan baik dan termasuk dalam 20 pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini juga berdampak langsung kepada daya beli masyarakat. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan Narkoba yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu target pasar, seperti yang dilaporkan oleh Kompas.

Gatra Pertahanan Keamanan.

Aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara. Kemampuan suatu negara untuk mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/ atau dari dalam negeri, sangat ditentukan oleh kekuatan dari unsur-unsur pertahanan dan keamanan dari negara tersebut.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah negara Indonesia harus “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karenanya wilayah laut bangsa Indonesia yang begitu luas dan terbuka dibutuhkan alat pertahanan dan keamanan yang mumpuni dihadapkan dengan luasnya Cover area sekaligus dalam menghadapi kondisi cuaca, alam yang berat serta cenderung berubah-ubah secara cepat bahkan sulit diprediksi. Sehingga tidak hanya dibutuhkan Alutsista, personel saja yang mumpuni, namun harus dilengkapi dengan regulasi yang kuat sebagai payung hukumnya dalam rangka menjalankan tugas, khususnya yang berkaitan dengan wilayah ZEE Indonesia.13.Hasil Analisis.

Dari uraian/ penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik hasil analisisnya sebagai berikut:
a.Salah satu perkembangan lingkungan strategis yang disebut Triple “T” Revolution membawa manusia ke dalam sebuah dunia seakan tanpa batas (borderless world). Hal ini membuat lalu lintas orang, barang, jasa serta informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Kemajuan ini justru dimanfaatkan untuk kejahatan lintas Negara salah satunya adalah drug trafficking.

b.Globalisasi mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bahkan memunculkan berbagai macam kejahatan serta menimbulkan dampak pada perubahan perilaku masyarakat sehingga keluar dari nilai-nilai kepribadian yang telah ada.c.Besarnya profit yang diperoleh dari transaksi Narkoba diyakini dapat mendukung atau menopang State Actor untuk ikut menjadi pemain guna membiayai kegiatan yang bersifat clandestine maupun untuk membiayai rejim yang korup.

d.Jumlah pengguna Narkoba meningkat sebagaimana disampaikan oleh Komjen Budi Waseso, Kepala BNN RI, para pengguna mayoritas adalah pemuda akan menjadikan Bangsa Indonesia the lost generation, dimungkinkan ini menjadi salah satu strategi perang yang disebut proxy war.
e.Luasnya wilayah laut dan terbuka menjadikan Indonesia memiliki celah kerawanan terjadinya sejumlah kasus penyeludupan Narkoba di dan lewat laut.

f.Drugs trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang diseluruh dunia, faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawalan kelembagaan pemerintah menjadi faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan dikawasan Global sangat mudah berkembang.
g.Pertumbuhan ekonomi yang baik juga berdampak langsung kepada daya beli masyarakat. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan Narkoba menjadikan Indonesia sebagai salah satu target pasar.

Indonesia merupakan negara dengan posisi yang sangat strategis, hal ini yang membuat Indonesia menjadi negara transit yang tepat bagi para penyelundup yang ingin menyelundupkan Narkoba ke Australia dan negara-negara Asia Pasifik.
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas migrasi sosial antar daerah dan antar negara, sehingga berimplikasi terhadap meluasnya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Daerah Asia Tenggara sebagai salah satu tujuan wisata dunia dan tingginya minat terhadap sektor pariwisata turut berkontribusi pada meluasnya penggunaan dan peredaran Narkoba.
Arus globalisasi dengan menggunakan teknologi dan informasi berkembang demikian pesat dan tidak terbendung, berpengaruh terhadap perubahan perilaku.
Selain menjadi daerah transit Narkoba internasional, Indonesia saat ini merupakan pasar Narkoba, Indonesia dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar Narkoba Internasional, di karenakan banyak elemen yang dirasa menguntunkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan.

BAB IV
PENGUATAN KEWENANGAN PENANGANAN
PENYELUDUPAN NARKOBA
14.Umum
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa RI sudah memasuki kondisi darurat Narkoba mengandung implikasi bahwa RI mesti membangun kapasitasnya dalam memerangi Narkoba. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sebagai negara kepulauan, laut dan khususnya ZEE Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terhadap celah masuknya Narkoba yang cukup signifikan ke wilayah RI, hal ini diperkuat dengan bahwa di Indonesia 30 jiwa setiap hari meninggal dunia karena penyalahgunaan Narkoba. Dengan kejadian tersebut maka fokus pemerintah menjadi lebih tinggi dan sudah tidak boleh lagi ditawar-tawar untuk diperangi mengingat hal ini menjadi bagian daripada Proxy war yang berdampak multi dimensi terhadap masyarakat.
Pengawasan, pengamanan dan pengendalian laut sangat berkorelasi terhadap tindakan penegakkan hukum dilaut. TNI AL sebagai salah satu komponen utama pertahanan dilaut didesain dan dipersiapkan, serta digunakan mulai dari masa damai, krisis maupun konflik senantiasa diawali tidak lain yaitu untuk menjaga kepentingan nasional Bangsa Indonesia. Sehingga dengan mengacu kepada fakta tersebut di atas maka perlu adanya penegakan hukum di laut khususnya di ZEEI.

Menurut Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, kemampuan TNI AL di antaranya kemampuan keamanan laut, yaitu:
Pertama kemampuan memelihara stabilitas keamanan diperairan yurisdiksi nasional dengan cara memelihara kehadiran dilaut secara terus menerus, terutama di daerah rawan selektif.
Kedua kemampuan menegakkan hukum dilaut dengan rangkaian kegiatan patroli, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum laut internasional terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dilaut, disamping kewenangan yang dimiliki oleh instansi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di Indonesia salah satu penegak hukum yang mempunyai kemampuan untuk sampai di dan dapat melakukan kewenangannya dalam rangka penindakan khususnya di laut wilayah ZEEI adalah TNI AL, karena didukung Alutsista, diawaki dan diperlengkapi dengan sarana prasarana yang mumpuni, serta mampu menghadapi kondisi cuaca/ alam yang tidak menentu dan sulit di prediksi, sekaligus semata-mata dipersiapkan atau diproyeksikan untuk menghadapi setiap bentuk ancaman yang datang dan masuk ke wilayah yurisdiksi perairan Indonesia.
Terlepas dari kekuatan dan kemampuan yang dimiliki tersebut, tentu TNI AL memang tetap memiliki beberapa keterbatasan dalam mengemban tugas penegakkan di laut, khususnya di ZEE Indonesia. Keterbatasan yang ada ini sebenarnya adalah hal yang klasik dan dihadapi oleh angkatan laut negara-negara lain, termasuk negara besar, seperti yang dialami US Navy atau AL Amerika Serikat. Hal itu dapat ditunjukkan dengan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan.
Keterbatasan yang ada antara lain keterbatasan Alutsista bila dihadapkan dengan luasnya perairan yurisdiksi nasional. Sesuai kebijakan peran polisionil yang dilaksanakan oleh TNI AL merupakan suatu konsep gelar kekuatan TNI AL dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut yang diselenggarakan dalam bentuk operasi keamanan laut secara mandiri dan operasi keamanan laut secara terpadu, apalagi kemampuan KRI yang mampu melaksanakan operasi sampai ke ZEEI terbatas.
Keterbatasan Alutsista ini tidak sertamerta diartikan pada kekurangan dari sisi jumlah atau kuantitas. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa Alutsista yang dimiliki oleh TNI AL yang dapat dan layak dioperasikan di ZEE Indonesia adalah KRI tipe korvet ke atas. Sementara tipe yang paling tepat untuk pelaksanaan tugas-tugas penegakkan di ZEE Indonesia adalah Offshore Patrol Vessel (OPV) yang merupakan kapal patroli dengan ukuran besar.
TNI AL pada saat ini belum memiliki OPV. TNI AL tentunya dapat menugaskan KRI dengan tipe korvet atau fregat untuk melaksanakan operasi penegakkan di ZEE Indonesia. Namun demikian, OPV akan menjadi solusi yang sangat efisien bagi TNI AL dalam melaksanakan tugas tersebut.
TNI AL juga menghadapi tantangan dalam pembinaan personil terkait dengan tipe KRI yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penegakkan di perairan ZEE Indonesia. Dengan penggelaran kapal-kapal dengan tipe korvet atau fregat yang nota bene memiliki filosofi dasar sebagai kapal tempur untuk melaksanakan sovereignty protection (penegakan kedaulatan) secara tidak langsung memberikan beban tambahan bagi awak KRI yang ada.
OPV di sisi lain memang dirancang utamanya untuk melaksanakan operasi-operasi penegakkan dan untuk menghadapi low threat scenario (skenario ancaman rendah) sehingga awak kapal hanya mengawaki sistem senjata dalam jumlah dan kompleksitas yang lebih sederhana. Dengan demikian, awak dari KRI dengan tipe OPV akan dapat menerima beban untuk menguasai aspek-aspek penegakkan hukum serta prosedur-prosedur menghadapi low threat scenario yang memang merupakan tugas utamanya..
Namun demikian, tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh TNI AL terletak pada lemahnya kewenangan TNI AL dalam aspek legalitas.
Mengalir dari hal tersebut di atas, selanjutnya di dalam bab ini akan disampaikan analisis penguatan kewenangan TNI AL dalam aspek legalitas dikaitkan dengan kerangka teoritis yang ada beserta hasil analisisnya.
15.Analisis Penguatan kewenangan penanganan penyelundupan Narkoba.

Isu Narkoba saat ini sudah menjadi isu masyarakat dunia yang sudah sangat mengkawatirkan bahkan berdampak sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara khususnya bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Oleh sebab itu, segala tindakan tentu harus memiliki dasar hukum.

Prinsip yang sama berlaku pada keinginan dan upaya pemerintah RI untuk melaksanakan penegakkan kedaulatan, yang di dalamnya termasuk upaya penegakan hukum di ZEE Indonesia. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut, dibutuhkan hukum yang jelas, tegas. Idealnya, hukum nasional yang ada, harus sesuai dengan hukum atau norma-norma internasional.
Dalam konteks Republik Indonesia, TNI AL juga merupakan salah satu institusi yang mengemban tugas untuk melaksanakan penegakkan hukum dilaut. Pada bagian-bagian selanjutnya, akan dibahas pedoman TNI AL dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di ZEEI dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Hukum Internasional.

Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan dan sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pulalah para ahli/pakar hukum mulai bersepakat mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Selanjutnya terbentuklah suatu koleksi hukum maritim, yang mungkin merupakan koleksi paling dini, sebagai kompilasi dari hakim–hakim, kapten–kapten kapal, dan pedagang–pedagang ternama.
Penerapan konvensi Hukum Laut di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang antara lain membahas tentang pertambahan luas laut wilayah nasional meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, mencakup hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam, hak yurisdiksi yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan pulau–pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, pelestarian lingkungan hidup kelautan, pelestarian lingkungan hidup laut, bea cukai, dan imigrasi diatas pulau buatan serta hak dan kewajiban lain yang diatur dalam konvensi.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 56 UCLOS, bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasidan bangunan, Riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Pentingnya laut di dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya arti hukum laut internasional. Sedangkan tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap di laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan–kendaraan khusus yaitu kapal–kapal, hukum lautpun harus menetapkan pula status kapal tersebut. Disamping itu hukum laut juga harus mengatur kompetisi antar negara–negara dalam mencari dan menggunakaan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara–negara maju dan negara–negara berkembang.
Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menjadi dasar TNI AL sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut. Pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 yang berhubungan dengan proses hukum di laut oleh perwira penyidik TNI AL adalah:
1)Pasal 73 UNCLOS 1982 tentang penegakkan peraturan perundang-undangan negara pantai.
Adapun Pasal ini hanya menjelaskan bahwa di ZEE, Negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan dan harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Selanjutnya terhadap pelaku tidak boleh dilakukan pengurungan atau hukuman badan lainnya.
2)Pasal 107 UNCLOS 1982
Pasal ini menegaskan tentang kewenangan bagi kapal perang atau pesawat udara militer untuk menyita kapal asing yang melakukan perompakan. dengan catatan kapal perang atau pesawat udara militer harus secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan diberi wewenang untuk melakukan tindakan.
3)Pasal 110 UNCLOS 1982
Pada intinya pasal ini menjelaskan memberikan kewenangan penuh bagi kapal perang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing yang diduga melakukan perompakan, perdagangan budak, kapal tersebut tanpa kebangsaan.
4)Pasal 111 UNCLOS 1982
Pasal 111 UNCLOS ini memberikan kewenangan atau hak kepada kapal perang untuk melakukan Pengejaran seketika (Right of hot pursuit) terhadap kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana.

5)Pasal 224 UNCLOS 1982
Pasal ini mempertegas tentang Pelaksanaan wewenang kapal perang dan pesawat udara militer untuk untuk pemaksaan pentaatan terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana.

b.Hukum Nasional.

1)TZMKO (Territorial Zee Maritime Kringen Ordonantie) Staatblaad 1939 nomor 442. Undang-undang tentang kelautan jaman Pemerintah Hindia Belanda ini masih tetap diberlakukan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 walaupun beberapa pasalnya ada yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nasional yang baru. Ketentuan yang penting mengenai acara pelaksanaan penegakan hukum di laut menurut ordonansi tersebut diatur antara lain dalam pasal 13, 14 dan 15.

Pasal 13 ayat (1) TZMKO berbunyi:
Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada: Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-Komandan kapal-kapal perang laut Negara dan kamp-kamp penerbangan Angkatan Laut, dan Nakoda-nakoda dari kapal perambuan (Bebakening) dan penerangan pantai, orang-orang yang dibawah perintah komandan-komandan, petor-petor (gezghebbers) dan nakhoda-nakhoda yang untuk dilengkapi dengan surat perintah perwira-perwira angkatan laut yang diserahi tugas pimpinan atas kapal daerah, Syahbandar dan pegawai-pegawai yang bertugas semacam itu, pandu-pandu, pula juragan-juragan dari kapal daerah dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut.
Kemudian dalam pasal 14 disebutkan juga bahwa pejabat-pejabat seperti dalam pasal 13 diberi kewenangan untuk mengusut tindak pidana menurut atau berdasarkan ordonansi ini, juga termasuk pelanggaran-pelanggaran ketentuan larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan melalui laut. Selanjutnya dalam Pasal 15 diwenangkan pula kepada pejabat-pejabat tersebut untuk antara lain menahan, memeriksa dan membeslah/menyita kapal-kapal atau tongkang-tongkang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini.

Dengan demikian sudah sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, Angkatan Laut diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di laut yang merupakan bagian dari penegakan hukum di laut.
2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pasal 17 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa :
…bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

3)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI pasal 14 ayat 1 secara tegas memberikan pertimbangan kewenangan penyidikan kepada TNI AL.
4)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kewenangan penyidikannya ada pada penyidik POLRI, PPNS Konservasi Sumber Daya Alam dan Perwira TNI AL.

5)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam penjelasan pasal 292 ayat (1) menyebutkan bahwa Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

6)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 24 ayat (3) mengatur tentang Penegakkan Hukum yang secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa penyidiknya adalah POLRI, TNI AL, Dephub, Depkeu, Depkeh dan DKP.

7)Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 73 ayat (1) dan (2) :
a) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

16.Hasil Analisis.

a.Menurut Pasal 56 UNCLOS, negara pantai memliki:
sovereign rights for the purpose of exploring and exlploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds:
hak berdaulat dalam melakukan eksplorasi serta eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati dan non-hayati, di perairan di atas dasar laut, dasar laut, dan di bawah dasar laut serta kegiatan lainnya terkait dengan eksplorasi dan ekspoitasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 73, yang mengatur penegakan hukum di ZEE, di mana pasal tersebut menyatakan negara pantai dalam menjalankan hak berdaulatnya untuk melakukan ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati dapat mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin ketaatan pada hukum dan aturan terkait sumber daya alam di ZEE.
The Coastal State may, in exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.

Negara pantai kemungkinan boleh, dalam melaksanakan hak berdaulatanya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

b.Di dalam pasal-pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982 pada intinya memberikan kewenangan untuk menaiki, memeriksa dan melakukan tindakan-tindakan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perompakan, pembajakan dan perdagangan budak/manusia.Hukum internasional hanya memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan terutama bagi kapal-kapal berbendera asing yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak berdaulat negara pantai di ZEE maupun laut lepas terkait dengan eskplorasi dan eksploitasi sumber daya alam saja sementara tindak pidana narkotika belum diatur.
c.Sementara itu, hukum nasional RI sendiri tidak memberikan kekuatan yang cukup bagi TNI AL untuk melaksanakan penegakan hukum di ZEEI selain hal-hal yang memang sebangun dengan hukum dan norma internasional. Undang-Undang dan peraturan nasional yang ada mengacu kepada UNCLOS 1982. TZMKO hanya efektif di Laut Wilayah atau Territorial Sea.Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, sudah seharusnya bangsa Indonesia berpeluang, berkesempatan yang cukup berpengaruh besar dan luar biasa untuk menata, memanfaatkan, mengawasi, mengamankan dan mengendalikan wilayah lautnya. Kenyataannya dilapangan pelaksanaan patroli di daerah rawan selektif harusnya optimal, justru ditandai dengan makin maraknya kegiatan penyelundupan narkotika di dan lewat laut yang semakin meningkat setiap tahun sesuai penjelasan terdahulu.

Terkait penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, pemerintah telah mempertegas lagi tentang tugas TNI AL dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sehingga dari pasal 9 huruf b (point 2) dapat diuraikan sebagai berikut: Yang dimaksud degan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangaan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikkan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Lebih luas lagi apa yang dimaksud dengan wilayah laut Yuridiksi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, adalah sebagai berikut:
Zona tambahan;
Zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
Landas Kontinen.

Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa kegiatan kapal-kapal asing yang beraktifitas di ZEE Indonesia harus tunduk dengan hukum nasional Indonesia, namun tidak termasuk terhadap tindak pidana Narkoba.

Sehingga dari uraian atau penjelasan tersebut diatas maka dapat ditemukan pokok-pokok persoalan sebagai berikut:
1)Terbatasnya kewenangan Republik Indonesia, dan dalam hal ini TNI AL dalam melaksanakan penegakkan hukum di wilayah perairan ZEE Indonesia karena ketiadaan payung hukum internasional terhadap kejahatan Narkoba di laut, khususnya di ZEE.
2)Belum adanya aturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan spesifik bagi TNI AL dalam melaksanakan tugas penegakkan di ZEE Indonesia terutama yang berkaitan dengan penyelundupan Narkoba.

3)kurangnya kerjasama yang sinergi dengan instansi terkait secara internal bangsa indonesia antar Kementerian lembaga, termasuk kurangnya kerjasama dengan negara-negara lain secara internasional khususnya terhadap negara-negara bendera yang memiliki banyak kapal beroperasi atau berlayar di dan melewati perairan Indonesia, khususnya yang menggunakan jalur lalu lintas perairan ZEE Indonesia.
BAB V
MENGAMANKAN ZEE INDONESIA

17.Umum.

Salah satu fungsi utama perairan laut adalah menjadi jalan raya yang menghubungkan keseluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa dapat menyelenggarakan segala macam kegiatan, pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh–contoh kompetisi antara bangsa–bangsa besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut, dan barang siapa menguasai lalu lintas laut juga akan menguasai laut.

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kemampuan manusia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi juga semakin meningkat. Dengan bekal ini, bangsa-bangsa juga tersadar bahwa laut tidak saja dapat digunakan sebagai media transportasi, namun juga menyimpan sumberdaya berlimpah sehingga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.
Hukum laut internasional atau UNCLOS mengakomodasikan pemahaman dan keinginan bangsa-bangsa untuk memanfaatkan laut, khususnya ZEE, untuk pembangunan nasional masing-masing. Sebagai hasilnya, ZEE menjadi salah satu rezim perairan yang muncul atau diatur di dalam UNCLOS.
Lahirnya Undang-undang RI Nomer. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik–baiknya.

Ada beberapa negara yang telah mengumumkan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antara lain : Filipina dengan Presidential Decre No. 1599 of 11 June 1978 establishing an Exclusive Economic Zone and for other purposes, Malaysia dengan Akta Zona Ekonomi Eksklusif 1986, trininad dan obago dengan Archipelagic Waters and Exclusive Economic Zone Act. No. 24 of 11 November 1986 dan termasuk Indonesia dengan Undang–Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:
Indonesia memiliki ZEE yang sangat luas, mencapai 3.257.483 km2. Di dalamnya tersimpan sumber daya baik hayati dan non-hayati dalam jumlah besar. Di samping itu, letak geografis RI yang berada di posisi strategis yang menghubungkan dua samudera dan dua benua menjadikan perairan RI sebagai media pelayaran yang ramai. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa bila wilayah laut yurisdiksi nasional dan khususnya ZEE Indonesia harus diawasi, dikendalikan dan aman (sebagai negara pantai).
Dibutuhkan kewenangan yang jelas guna mengendalikan wilayah laut ZEEI karena karakteristik dan statusnya yang berbeda dengan rezim lainnya. RI memiliki hak berdaulat di rezim laut ZEE. Namun demikian, kehadiran pengguna lainnya di perairan yang sama tidak dapat dibatasi secara mutlak oleh RI sebagai negara pantai sehubungan dengan status ZEE yang sama dengan perairan internasional.
18.Analisis Mengamankan ZEEI.
Sebagaimana disampaikan dalam bagian sebelumnya bahwa luas perairan ZEEI mencapai lebih dari 3 juta km2. Sebagai negara pantai RI memiliki hak berdaulat di wilayah perairan ZEEI. Dengan demikian, RI dapat melakukan penegakan kedaulatan di perairan tersebut.
Namun demikian, untuk melaksanakan penegakan kedaulatan tersebut RI menghadapi beberapa tantangan dari sisi geografis terkait dengan luasnya wilayah perairan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ZEEI serta dari sisi material dan logistik. Namun demikian, tantangan yang paling mengemuka adalah kendala pada aspek kewenangan dalam upaya penegakan kedaulatan di wilayah ZEEI.
Kendala terkait luas dan jarak serta ketersediaan wahana atau material yang memadai masih dapat disikapi dengan menugaskan KRI yang memiliki kemampuan ocean going serta kemampuan memberikan dukungan logistik untuk mencapai ketahanan lamaan operasi atau sustainability yang mencukupi. KRI yang dapat beroperasi dilaut terbuka seperti ZEEI adalah kapal-kapal tipe korvet ke atas. Dukungan logistik dapat disalurkan melalui kapal bantu logistik ke perairan jauh.

Dalam bagian-bagian selanjutnya akan dibahas hal-hal yang terkait dengan upaya mengamankan ZEE Indonesia yang ingin diselenggarakan oleh RI Negara Republik Indonesia (NRI) dengan penjelasan sebagai berikut:
a.Kedaulatan Negara di ZEE.

Adanya kedaulatan pemerintah yang efektif merupakan suatu unsur penting dilihat dari segi hukum internasional, karena mengalami Mekanisme pemerintahan yang berdaulatlah dapat ditunjukkan berdirinya suatu negara yang merdeka.

Ketentuan tentang kemampuan suatu negara untuk mengadakan hubungan internasional dinilai penting oleh hukum internasional karena hal tersebut akan mencerminkan adanya fakta suatu negara sebagai subyek hukum internasional.

Terdapat perbedaan dalam memaknai kekuasaan pemerintah dan kedaulatan. Kekuasaan pemerintah tidak harus diartikan sebagai kedaulatan. Suatu negara dapat saja menjalankan kekuasaan pemerintahan atas suatu wilayah tertentu sedangkan kedaulatan atas wilayah tersebut tetap berada di pihak negara lain. Status Kepulauan Ryukyu yang dikuasai oleh AS berdasarkan Perjanjian Perdamaian San Fransisco, 1 September 1951, dapat dijadikan contoh di mana walaupun Amerika Serikat memiliki hak untuk menguasai dan menyelenggarakan pengelolaan atas pulau-pulau tersebut, namun kedaulatan atas wilayah tersebut masih tetap berada di tangan Pemerintah Jepang.

Dengan demikian dilihat dari segi pergaulan antar negara, maka paham kedaulatan Indonesia bertumpu pada pengertian kemerdekaan dan persamaan derajat. Sebagai konsekuensi adanya pergaulan dengan negara-negara lain (seperti diisyaratkan dengan kata-kata “ikut menertibkan dunia”), maka akan terjadi pembatasan terhadap kedaulatan yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat yang lebih besar yaitu masyarakat internasional.
Yurisdiksi teritorial tidak berlaku di daerah-daerah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, misalnya di laut lepas (High seas) atau ruang angkasa. Sekalipun demikian, yurisdiksi teritorial ini masih diberlakukan pada suatu lingkungan yang berbeda hal ini tercermin melalui hubungan antara yurisdiksi negara atas kapal-kapalnya yang berada di laut lepas. Menurut hukum internasional kapal-kapal tersebut memiliki nasionalitas dari negara bersangkutan. Prinsip ini diperluas sehingga mencakup pula pada pesawat terbang. Bendera kapal sebenarnya bukan hanya mencerminkan yurisdiksi teritorial atau kapal atau pesawat terbang, melainkan juga mencakup yurisdiksi atas warga negara serta benda-benda yang berada diluar negeri. Inilah yang kemudian dikenal sebagai yurisdiksi koasi teritorial.

Pada dasarnya setiap negara berdaulat melaksanakan yurisdiksi tidak terbatas di dalam wilayahnya atas semua orang dan benda, kecuali yang terhadapnya telah dibatasi oleh perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum umum (yurisdiksi terbatas). Dalam bidang-bidang tertentu yurisdiksi negara memang harus dibatasi. Apabila tidak dibatasi, suatu negara berdaulat dalam wilayah teritorialnya dapat mengabaikan subjek-subjek hukum internasional yang lain melalui pelaksanaan kekuasaanya di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Pembatasan-pembatasan yurisdiksi teritorial tidak dapat hanya dikira-kira. Tetapi harus ditentukan secara tegas. Pengakuan timbal balik anatar negara berdaulat mengandung arti bahwa apabila tidak ada ketentuan hukum internasional yang mengatur sebaliknya masing-masing negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk tidak melanggar yurisdiksi teritorial negara berdaulat yang lain.

b.Hak dan kewajiban negara pantai di ZEE.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, negara pantai memiliki hak untuk melakukan explorasi yaitu kegiatan pencarian atau inventarisasi sumber daya alam di ZEE. Negara pantai juga dapat melakukan exploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di ZEE dan melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedinya cadangan sumber daya alam hayati di ZEE
Di samping hak-hak seperti tersebut di atas, konvensi juga menentukan hak-hak lain. Salah satu contoh adalah hak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dilangsungkannya riset ilmiah kelautan (pasal 263). Contoh lain lagi yaitu negara pantai berhak menolak atau memberi ijin untuk dilangsungkannya suatu riset ilmiah kelautan di ZEEnya (pasal 246) dan berhak untuk mendapat informasi/diskripsi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum riset dimaksud dilangsungkan (pasal 248). Juga negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun, menguasakan, mengatur pembangunan dan penggunaan : (1) pulau buatan; (2) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya; (3) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut. (pasal 60 ayat 1).

Negara pantai juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti tersirat dalam BAB V konverensi hukum laut PBB 1982 antara lain:menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di ZEE antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam Konvesi Hukum Laut PBB 1982 (pasal 59); membongkar instalasi/bangunan eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran (pasal 60 ayat 3); menentukan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan dengan meperhatikan standart internasional dan yang jaraknya tidak melebihi 500 meter (pasal 60 ayat 5); menjamin bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional (pasal 60 ayat 7); menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (alloweble catch) pada ZEE guna kepentingan konservasi dengan tujuan agar terwujud tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestari serta mempertahankan kelestarian jenis atau species (pasal 61); dan, menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan ketentuan pasal 61 tentang konservasi; menetapkan kemampuan menangkap (capacity to hervest); memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam hal memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan surplus; dan memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai aturan perundang-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.
c.Hak dan kewajiban negara lain di ZEE.

Di ZEE semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai, menikmati dengan tunduk kepada ketentuan konvensi ini, kebebasan–kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut maupun penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan–kebebasan ini. Seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan–ketentuan lain konvensi ini.

Dalam melaksanakan hak–hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara–negara harus mentaati peraturan perundang–undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ZEE dalam konvensi. Upaya atau Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial “(social-welfare policy) dan “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-devence policy).

ZEE sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas dengan kebebasan–kebebasan laut lepasnya. Dengan perubahan status hukumnya menjadi ZEE, kebebasan laut lepas masih tetap diakui, kecuali kebebasan perikanan dan penangkapan ikan.
d.Peran Kapal Perang dalam Penegakkan.

Hak berdaulat negara pantai di ZEE tentu harus ditegakkan. Di dalam UNCLOS sendiri, peran kapal perang dalam melaksanakan penegakan di rezim laut ZEE memang cukup mengemuka. Dapat dikatakan bahwa status kapal perang Negara Pantai tentunya lebih dapat diterima oleh pengguna laut lainnya sebagai representasi Pemerintah negara pantai tertentu. Kapal perang selalu bertanda jelas, diawaki oleh awak kapal yang memiliki disiplin dan patuh pada kepemimpinan komandan, sebagaimana didefinsikan di dalam UNCLOS.
“warship” means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces disciplines.

Dalam pasal-pasal lain, UNCLOS menyebut tentang penggunaan kapal perang dalam penegakan kedaulatan di laut, bahkan di laut lepas, seperti Pasal 110 UNCLOS 1982. Pasal ini mengatur tentang kewenangan kapal perang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan perompakan, perdagangan budak atau kapal tanpa kebangsaan. Dalam Pasal 111 UNCLOS 1982, disebutkan bahwa kapal perang dapat melakukan pengejaran seketika (right of hot pursuit) terhadap kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keberadaan kapal perang dalam upaya penegakan kedaulatan memang di-endorsed oleh hukum laut internasional.
Terlepas dari pengakuan terhadap kemampuan kapal perang dalam melaksanakan sovereignty protection bahkan hingga ke laut lepas serta kemampuan melaksanakan operasi di perairan jauh, TNI AL tidak dapat secara optimal melakukan penegakkan kedaulatan di ZEEI. Hal yang membatasi efektivitas penegakkan tersebut terletak pada status ZEE yang secara legalitas, terbuka sebagaimana halnya laut lepas atau perairan internasional..
e.Impunitas di laut lepas (kejahatan tanpa hukuman).

Di ZEE Indonesia dan perairan internasional, Republik Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia (sebagai negara bendera atau flag state), atau kapal asing yang terlibat perompakan atau piracy, kapal yang melakukan siaran gelap, serta kapal yang dianggap tidak bernegara atau stateless ship. Tindakan kejahatan penyelundupan Narkoba di ZEEI belum diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional RI sendiri.
Ketidakmampuan untuk melakukan apapun ini tidak hanya menjadi keprihatinan suatu negara dalam konteks sebagai negara pantai. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga merasakan kefrustasian yang sama. Yury Fedotov, Executive Director UNODC, dalam sebuah kesempatan menyampaikan:
As we have seen, drug seizures alone have not deterred the criminals, who remain at large due to a lack of enforcement capacity. If we want to contain the problem of heroin trafficking through the Indian Ocean, we need to explore options for prosecuting drug traffickers…terjemahan
As we have seen, drug seizures alone have not deterred the criminals, who remain at large due to a lack of enforcement capacity. If we want to contain the problem of heroin trafficking through the Indian Ocean, we need to explore options for prosecuting drug traffickers… terjemahan

Dalam forum yang sama, UNODC juga menyampaikan beberapa pelaku yang harus dilepas kembali karena kejadian yang terjadi di laut lepas. Oleh sebab itu, UNODC mendorong digunakannya pendekatan yang sama dengan piracy untuk menghilangkan impunitas (kejahatan tanpa hukuman) pelaku perdagangan atau penyebaran Narkoba di laut lepas.
18.Hasil Analisis.

Kewenangan suatu negara sebagaimana dipahami dalam teori tentang kewenangan adalah: “keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik” sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau aturan yang lebih rendah tingkatannya sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau pertalian berkaitan dengan hukum dan hubungan hukumnya adalah bersifat publik dan privat.
Oleh karenanya pemerintah perlu memberdayakan TNI AL agar lebih memiliki kewenangan yang lebih kuat dan luas dalam penanganan penyelundupan Narkoba di ZEEI, sekaligus agar lebih efektif dimungkinkan untuk ditambahkan kedalam Undang-undang ZEEI hal yang dimaksud diatas sehingga tidak saja menyangkut dua hal yang sudah ada seperti dalam penjelasan pasal 9 huruf b, dikaitkan dengan penegakkan hukum di ZEE berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI hanya menyangkut dua (2) hal yaitu Eksplorasi dan Eksplotasi. serta pengelolaan sumber daya alam hayati.

Hal yang membatasi RI dalam melakukan penegakkan kedaulatan di perairan ZEE Indonesia dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

a.Penerapan perluasan cakupan yurisdiksi.
Republik Indonesia dapat menerapkan perluasan cakupan yurisdiksi atau expansion of jurisdiction atau extra-territorial jurisdiction dengan menggunakan prinsip-prinsip yang juga dapat diterima secara universal, yaitu:
Prinsip territorial.
Prinsip kebangsaan.

Prinsip perlindungan.

Prinsip personalisasi pasif dan
Prinsip universalisasi.

Prinsip teritorial atau territorial principle menyatakan bahwa sebuah negara yang dilanggar hukumnya memiliki yurisdiksi terhadap tindakan pelanggaran itu tanpa memandang kebangsaan pelaku pelanggaran. Prinsip territorial memiliki 2 aspek. Pertama, aspek subyektif yang mengakui wilayah yurisdiksi dari sebuah negara berdaulat untuk mengadop hukum pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Kedua, aspek obyektif yang mengakui yurisdiksi negara berdaulat untuk menerapkan hukum terhadap kejahatan yang berdampak pada sesuatu atau seseorang di wilayahnya walaupun pelakunya tidak berada di wilayahnya.
Prinsip kebangsaan mengakui otoritas untuk memberikan yurisdiksi bagi hal tertentu pada suatu Negara atas suatu pelanggaran tanpa memandang di mana pelanggaran tersebut terjadi, bahkan ketika pelanggaran tersebut bersifat ekstrateritorial.

Prinsip perlindungan atau protective principle adalah aturan hukum internasional yang memungkinkan sebuah negara berdaulat untuk menuntut yurisdiksi atas seseorang yang melakukan kejahatan walaupun berada di luar batas wilayah negara berdaulat tersebut, mengancam keamanan negara atau mengganggu fungsi pemerintahannya.

Prinsip personalisasi pasif membolehkan suatu negara untuk mengadopsi hukum yang dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara lain di luar wilayahnya yang berdampak pada warga negaranya sendiri.
Prinsip universal mengakui bahwa sebuah negara berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap siapapun dan di mana pun di dunia ketika melakukan tindakan yang secara universal dianggap sebagai sebuah kejahatan bagi bangsa-bangsa.
Dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas, yang juga diakui oleh norma dan hukum internasional, RI dapat menerbitkan hukum yang memberikan wewenang bagi TNI AL untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba di perairan ZEEI bahkan laut lepas.
b.Kerjasama dengan negara lain.

Seperti yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu bahwa negara bendera memiliki kedaulatan penuh atas sebuah kapal miliknya. Oleh sebab itu, negara pantai hanya dapat melakukan pemeriksaan apabila telah mendapatkan izin untuk menaiki dan memeriksa kapal tersebut.
Terkait dengan hal tersebut di atas, Republik Indonesia harus mengoptimalkan kerjasama dengan negara lain yang menjadi negara bendera misalnya dalam memperoleh ijin atau consent secara cepat untuk melakukan pemeriksaan di kapal berbendera negara tersebut. Dengan demikian, KRI dapat ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan bahkan penahanan bila ditemukan bukti bahwa kapal tersebut telah melaksanakan penyelundupan Narkoba.
Beberapa negara tertentu, misalnya AS dengan Inggris, bahkan telah memiliki perjanjian yang memiliki masa berlaku. Hal ini membolehkan tindakan penegakan hukum dilakukan tanpa melakukan permohonan izin secara terpisah. Pada saat kapal penegak hukum AS melihat dan mencurigai sebuah kapal berbendera Inggris, maka permohonan izin hanya perlu disampaikan kepada Kementerian atau Departemen Luar Negeri AS sendiri yang kemudian akan memberikan approval.
c.Perluasan pandangan universal terhadap tindak kejahatan Narkoba.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pada dasarnya banyak pihak menyadari keterbatasan hukum internasional untuk memberikan kewenangan yang diperlukan oleh negara pantai dalam melaksanakan upaya penegakkan di laut lepas, termasuk di ZEE, untuk kejahatan penyelundupan Narkoba. Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah RepubIik Indonesia dapat melakukan lobby agar Narkoba dapat diperlakukan dengan cara yang sama dengan perompakan yang menggunakan prinsip universal sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Selanjutnya, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk merubah atau melakukan amandemen terhadap hukum internasional yang ada.
d.Pengayaan terhadap hukum nasional lainnya yang menunjang perluasan cakupan yurisdiksi.

Upaya pada a titik untuk memperluas cakupan yurisdiksi harus ditunjang dengan Undang-Undang dan aturan lainnya yang melindungi TNI AL maupun negara RepubIik Indonesia sendiri dari tuntutan lebih jauh. Sebagai contoh, para pelaku yang terjerat hukum melakukan pelanggaran Narkoba di luar wilayah AS tidak dapat menuntut AS dengan menyatakan bahwa AS telah melanggar hukum internasional. Secara hukum, AS juga memiliki UU dan aturan yang menyatakan bahwa tuntutan bagi AS telah melanggar hukum internasional hanya bisa diajukan oleh entitas negara, dan bukan perorangan.
Dengan uraian tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman atau dasar untuk memperkecil resiko bagi TNI AL dalam rangka melaksanakan penegakan hukum diseluruh wilayah perairan Indonesia dan khususnya di ZEE Indonesia, termasuk bagi institusi penegak hukum lainnya dan negara menjadi obyek tuntutan hukum.
BAB VI
PENUTUP
20.Umum
Isu Narkoba adalah salah satu bagian dari masalah besar masyarakat dunia baik global, regional maupun nasional terutama Narkoba yang masuknya menggunakan media laut atau melalui jalur lalu lintas laut khususnya melalui ZEE.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pentingnya penguatan kewenangan penanganan penyelundupan narkoba guna mengamankan ZEE indonesia. Berpijak pada peraturan perundang-undangan yang didukung kerangka teoritis serta dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pentingnya penguatan kewenangan penanganan penyelundupan narkoba agar dapat berjalan optimal.

Indonesia harus bersepakat untuk memerangi Narkoba, dengan pertimbangan bahwa dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan bersifat multidimensi. Bahkan dimungkinkan berpeluang menjadi sumber pemicu bagi kejahatan lainnya. Sehingga dalam rangka penindakkan dan penegakan hukum di laut khususnya penanganan penyeludupan Narkoba di ZEEI, TNI AL dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan payung hukum sebagai pedoman atau dasarnya dalam bertindak, sehingga tujuan nasional bangsa Indonesia terwujud, yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian penegakan hukum tidak semata-mata hanya melakukan penangkapan saja di laut akan tetapi lebih dari pada itu, juga dapat di beri kewenangan penyidikan sebagai bentuk penguatan dari peran penyidikan yang sudah ada menjadi lebih luas sesuai dengan tantangan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang terjadi. Para pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah secara sinergi bersama para politisi diharapkan tidak hanya berkutat memikirkan masalah politik dan ekomoni saja, melainkan juga di tuntut secara paralel memikirkan bagaimana penguatan kewenangan TNI AL dalam penanganan penyelundupan narkotika dapat terwujud sekaligus terciptanya wilayah laut khususnya di ZEEI yang aman.
21.Simpulan.

Dengan uraian atau penjelasan dari bab per bab yang terdahulu maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :
Bahwa dengan diadopsinya Ketentuan Hukum Laut Internasional dalam peraturan perundang–undangan di Indonesia, Asas-asas Hukum Laut Internasional yang berlaku secara universal, Kewenangan TNI AL yang seharusnya kuat dan sangat berpengaruh dalam penanganan tindak pidana penyeludupan narkoba diseluruh perairan Indonesia khususnya di ZEEI belum optimal karena dihadapkan dengan dasar hukum yang tidak kuat sebagai payung hukumnya terutama dalam penindakan bagi kapal-kapal berbendera asing, dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional di ZEE Indonesia sebagai negara poros maritim tanpa mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi Hukum Laut Internasional (HLI).
Perkembangan globalisasi ekonomi dan menguatnya tuntutan perdagangan bebas, demokratisasi, perlindungan HAM, serta kelestarian lingkungan hidup, menyodorkan banyak peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, utamanya dibidang kejahatan peredaran gelap narkoba. maka dimungkinkannya kerjasama dengan negara-negara lain guna memutus matarantai suplay pengiriman narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut.
c.Narkoba dinyatakan sebagai kejahatan transnational crime merupakan kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka sudah seharusnya penanganannyapun harus dilakukan secara luar biasa juga mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa dan bersifat multidimensional terhadap bangsa Indonesia.
d.Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba. Maka diperlukan langkah pencegahan dan penanggulangan masuknya narkoba khususnya di dan melalui laut ZEEI.

e.Lemahnya undang-undang yang ada baik nasional maupun internasional membawa dampak munculnya persepsi keterbatasan hukum dilaut khususnya di ZEE indonesia yang tidak terjangkau, sehingga dimungkinkan bagi penyelundup untuk digunakan sebagai jalur lalu lintas, tempat transit, maupun tempat beroperasinya kejahatan transnasional dan dijadikan perlintasan perdagangan gelap Narkoba atau dapat dijadikan alasan tepat bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan transnasional (transnational crime) untuk kejahatan penyeludupan narkoba.
Dunia telah menjadikan semua hubungan lebih mudah dan seakan dunia tanpa batas (borderless world), sehingga kondisi ini justru disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk penyeludupan narkoba berkapasitas besar dengan menggunakan “laut” sebagai jalur utama, secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap terjadinya perilaku tidak menghormati kedaulatan bangsa.

Laut ataupun samudera harus dapat “dikendalikan”, tidak bisa dimiliki atau diduduki, semuanya mempunyai keunikan dan sifat istimewa bagi umat manusia. Begitu pula hukum laut.

Wilayah ZEE Indonesia sudah saatnya menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah Indonesia, mengingat modus terjadinya tindak pidana penyeludupan narkoba melalui laut sekitar 85%.
Perkembangan lingkungan nasional yang ditandai reformasi menyeluruh di semua bidang serta perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen konstitusi merupakan peluang yang sangat kondusif bagi upaya pemberantasan narkoba. Peluang yang dimaksud adalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan indonesia darurat narkoba, maka dimungkinkan pemberantasan narkoba dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum.

22Saran/Rekomendasi.

Menyikapi beberapa persoalan diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran serta merekomendasikan beberapa hal-hal yang perlu dilakukan kepada pemerintah sebagai berikut:
a.Kementerian Pertahanan dan atau Kemenkumham untuk mengusulkan dan merumuskan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia dengan menambahkan kewenangan TNI AL sebagai penyidik tindak pidana penyeludupan narkoba khususnya terhadap kapal-kapal berbendera asing dan mendistribusikan ke PBB.

b.Kementerian Pertahanan dan atau Kemenkumham untuk mengusulkan dan merumuskan Undang-undang tersendiri tentang penanganan pelanggaran narkoba di ZEEI kepada DPR RI. Sekaligus undang-undang ini harus dirancang untuk juga mengatur tentang perlindungan terhadap tindakan penegakkan oleh pihak RI dari tuntutan pelaku penyelundupan yang mempermasalahkan conformity (kesesuaian) dasar hukum RI terhadap UNCLOS tahun 82.

c.Kemhan RI dan DPR RI secara bersama-sama Bapennas perlu melakukan peningkatan kekuatan dan kemampuan TNI AL untuk dapat menjawab tuntutan dan tantangan tugas melakukan penegakan kedaulatan di ZEEI melalui pengadaan Alutsista seperti OPV (offshore patrol vessel), peringatan dini, serta fasilitas/ sistim dukungan logistik yang handal.
Pemerintah Indonesia perlu membangun kerjasama lingkup internasional maupun dengan pemerintah negara kawasan dalam lingkup regional yaitu dengan memanfaatkan ASEAN sebagai media yang tepat guna memerangi peredaran gelap Narkoba. Kerjasama regional antar negara ASEAN, membuka peluang untuk saling menopang dalam membenahi segala kebutuhan untuk masuk dalam persaingan global. Mengingat kerjasama ASEAN mencakup bidang yang cukup luas antara lain penanganan masalah narkoba, maka dimungkinkan terjadi tukar menukar informasi, pengalaman dan keahlian yang saling menguntungkan guna mencegah penyelundupan narkoba.

e.Pemerintah Indonesia juga perlu membangun sesegera mungkin kerjasama dengan pemerintah Negara bendera (flag state) untuk mendapatkan izin melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap kapal negara bendera yang melakukan pelanggaran narkoba.
f.Secara internal pemerintah indonesia perlu membangun terwujudnya koordinasi atau kerjasama internal antar kementrian dan lembaga dengan semua stake holder yang ada di laut secara sinergi (intelligence sharing).